PANTAU CRIME –Laporan ini mengulas bagaimana sengketa adat muncul, siapa yang terlibat, dan bagaimana penyelesaian dilakukan melalui hukum adat dan hukum negara, lengkap dengan rujukan pasal dan contoh praktik di lapangan.
Slug URL:
sengketa-adat-dan-penyelesaiannya
Di banyak daerah, sengketa adat kembali muncul bersamaan dengan meningkatnya aktivitas investasi, perubahan tata ruang, dan klaim kepemilikan tanah.
Di balik setiap konflik, selalu ada pertanyaan mendasar: siapa yang berhak, aturan mana yang berlaku, dan bagaimana penyelesaiannya agar adil bagi semua pihak?
Apa yang dimaksud sengketa adat?
Sengketa adat merujuk pada perselisihan yang timbul di dalam atau antara komunitas terkait tanah, batas wilayah, sumber daya, warisan, atau tata kelola sosial, yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat.
Dalam kerangka hukum nasional, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat dan disertai sanksi untuk menjaga ketertiban dan keadilan.
Hukum adat diakui selama masih hidup dalam masyarakat, selaras dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hak asasi manusia.
Siapa yang terlibat?
Aktor utamanya adalah masyarakat adat.
Namun dalam banyak kasus, perusahaan pemegang izin, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil ikut terlibat.
Ketika kepentingan bertemu dan tidak ada kesepahaman, sengketa pun muncul — mulai dari skala kecil antarkeluarga hingga konflik terbuka antarwilayah.
Kapan dan di mana konflik terjadi?
Sengketa adat muncul dari desa pesisir hingga pegunungan.
Pemicunya beragam: penetapan kawasan hutan, proyek infrastruktur, perkebunan, hingga pembagian warisan.
Kasus-kasus ini meningkat pascareformasi, ketika tata kelola sumber daya lebih terbuka tetapi belum sepenuhnya tertata.
Mengapa sengketa adat berulang?
Ada setidaknya tiga faktor.
Pertama, batas wilayah adat sering tidak terdokumentasi secara formal. Peta berbeda-beda, tafsir berbeda pula.
Kedua, prosedur perizinan kerap lebih cepat dibanding verifikasi wilayah adat. Ketidakseimbangan ini memicu tumpang tindih klaim.
Ketiga, perubahan sosial membuat nilai dan praktik adat diuji, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.
Apa dasar hukum pengakuan dan penyelesaian?
Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak ulayat, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Undang-Undang Desa membuka ruang bagi desa adat sebagai subyek hukum.
Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat pengakuan atas wilayah dan hutan adat.
Bagaimana sengketa adat diselesaikan?
Secara umum, ada dua jalur yang sering berjalan berdampingan: mekanisme adat dan mekanisme hukum negara.
Di tingkat adat, penyelesaian dilakukan lewat musyawarah, mediasi oleh tetua adat, dan sanksi sosial. Prinsipnya mengedepankan keseimbangan, pemulihan relasi, dan keadilan komunal.
Di tingkat negara, sengketa bisa masuk ke ranah administrasi, mediasi pemerintah daerah, hingga pengadilan. Putusan bersifat mengikat secara hukum dan administratif.
Dalam praktik, penyelesaian yang paling efektif biasanya menggabungkan keduanya: kearifan lokal sebagai pijakan, dengan keputusan formal untuk menjamin kepastian hukum.
Contoh di lapangan
Di beberapa daerah, pemerintah daerah membentuk tim verifikasi masyarakat adat dan memfasilitasi pemetaan partisipatif.
Proses ini sering disertai dialog tiga pihak: masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam peraturan daerah atau kesepakatan tertulis.
Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada proses yang macet karena kepentingan ekonomis, atau minimnya data yang kredibel.
Tantangan terbesar
Pertama, standar pengakuan masyarakat adat belum seragam.
Kedua, literasi hukum masyarakat masih terbatas.
Ketiga, lembaga adat tidak selalu memiliki catatan tertulis yang dibutuhkan negara.
Di sisi lain, instansi pemerintah menghadapi tekanan percepatan investasi, sementara prosedur perlindungan wilayah adat masih memakan waktu.
Bagaimana ke depan?
Beberapa langkah krusial mulai dikerjakan: harmonisasi regulasi, penguatan dokumentasi wilayah adat, dan peningkatan kapasitas mediasi di daerah.
Transparansi menjadi kunci. Tanpa partisipasi masyarakat sejak awal, penyelesaian hanya akan menjadi kompromi sementara.
Pada akhirnya, tujuan utama bukan sekadar “menang” di atas kertas, tetapi memastikan keadilan substantif tercapai: hak terlindungi, relasi sosial pulih, dan lingkungan tetap terjaga.
Jika sengketa adat diselesaikan dengan pendekatan yang sensitif dan inklusif, hukum adat dapat menjadi mitra penting negara dalam mengelola ruang hidup***
