PANTAU CRIME-Pelayanan publik yang diskriminatif bukan sekadar istilah hukum. Ia hadir dalam pengalaman kecil yang sering kita alami, seperti antrean yang tak adil, perlakuan berbeda karena status sosial, atau pelayanan yang berubah ketika seseorang “punya orang dalam”.
Bagi banyak warga, momen di kantor pelayanan justru terasa menegangkan. Bukan karena prosedurnya rumit, tetapi karena rasa takut diperlakukan tidak setara.
Apa yang Dimaksud Pelayanan Publik yang Diskriminatif?
Pelayanan publik seharusnya diberikan secara adil kepada semua warga. Setiap orang berhak atas layanan yang sama tanpa melihat latar belakang ekonomi, agama, suku, atau kedekatan dengan pejabat.
Namun, pelayanan publik yang diskriminatif terjadi ketika perlakuan itu dibedakan tanpa alasan yang sah. Ada warga yang diprioritaskan, sementara yang lain harus menunggu atau bahkan dipersulit.
Praktik ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Bentuk Diskriminasi yang Sering Terjadi
Diskriminasi dalam layanan publik tidak selalu terlihat kasar. Kadang ia muncul dalam bentuk yang halus dan dianggap “biasa”.
Contohnya, ketika seseorang yang berpakaian rapi lebih cepat dilayani daripada mereka yang tampak sederhana. Atau ketika warga tertentu dipersulit karena berasal dari kelompok minoritas.
Hal-hal kecil ini, jika terjadi terus-menerus, menciptakan jurang ketidakadilan.
Mengapa Diskriminasi Masih Terjadi?
Salah satu penyebab utama adalah budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan. Masih ada aparatur yang merasa lebih tinggi daripada warga yang dilayani.
Selain itu, lemahnya pengawasan membuat perilaku diskriminatif sulit dikoreksi. Ketika tidak ada sanksi yang jelas, praktik tidak adil akan terus berulang.
Pelayanan publik yang diskriminatif akhirnya menjadi kebiasaan, bukan pengecualian.
Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat
Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat luas. Rasa tidak percaya terhadap pemerintah bisa tumbuh.
Ketika warga merasa tidak diperlakukan adil, mereka cenderung enggan mengurus dokumen atau memanfaatkan layanan negara. Ini berujung pada rendahnya partisipasi dan meningkatnya masalah sosial.
Negara yang tidak dipercaya akan sulit membangun warganya.
Kisah Kecil, Luka yang Nyata
Bayangkan seorang ibu yang datang mengurus akta kelahiran anaknya. Ia datang pagi, membawa semua berkas, tetapi tetap dipersulit.
Sementara itu, orang lain yang datang belakangan justru lebih cepat dilayani karena mengenal petugas. Bagi sang ibu, itu bukan sekadar soal antrean, melainkan tentang rasa dihargai sebagai warga negara.
Cerita seperti ini terjadi di banyak tempat, dan itulah wajah nyata pelayanan publik yang diskriminatif.
Peran Negara dalam Menjamin Kesetaraan Layanan
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya mendapatkan pelayanan yang setara. Prinsip ini tidak hanya tertulis dalam aturan, tetapi harus dirasakan di lapangan.
Melalui standar pelayanan, sistem antrean digital, dan pengawasan internal, pemerintah bisa meminimalkan ruang bagi diskriminasi.
Transparansi adalah kunci agar layanan publik tidak lagi menjadi ruang kekuasaan, melainkan ruang pengabdian.
Masyarakat Juga Punya Peran
Warga tidak harus selalu diam ketika mengalami perlakuan tidak adil. Menyampaikan keluhan atau melapor adalah bagian dari partisipasi sebagai warga negara.
Semakin banyak orang berani bersuara, semakin kecil ruang bagi praktik diskriminatif untuk bertahan.
Pelayanan publik yang adil bukan hadiah, tetapi hak yang perlu diperjuangkan bersama.
Pelayanan Publik yang Diskriminatif di Era Digital
Teknologi sebenarnya memberi harapan baru. Sistem online dan aplikasi layanan publik bisa mengurangi interaksi langsung yang rawan diskriminasi.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ketimpangan digital justru bisa menciptakan diskriminasi baru. Mereka yang tidak akrab dengan teknologi bisa tertinggal.
Karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan pendampingan yang inklusif.
Tips Praktis Menghadapi Layanan Publik yang Tidak Adil
Pertama, simpan semua bukti proses pelayanan, mulai dari nomor antrean hingga nama petugas. Ini penting jika Anda perlu menyampaikan keluhan.
Kedua, gunakan saluran resmi pengaduan yang tersedia, baik melalui aplikasi, situs web, atau kotak saran. Pengaduan yang tercatat lebih sulit diabaikan.
Ketiga, datang dengan persiapan yang lengkap dan sikap tenang. Ketegasan yang sopan sering kali lebih efektif daripada emosi.
Membangun Budaya Layanan yang Lebih Manusiawi
Pada akhirnya, pelayanan publik bukan sekadar prosedur, tetapi tentang hubungan antara negara dan warganya. Ketika pelayanan dilakukan dengan empati, keadilan akan terasa nyata.
Pelayanan publik yang diskriminatif hanya bisa dihapus jika semua pihak, dari petugas hingga masyarakat, berkomitmen pada nilai kesetaraan.
Dengan langkah kecil dan kesadaran bersama, ruang pelayanan bisa menjadi tempat yang lebih ramah bagi semua***
