PANTAU CRIME- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab dipanggil Noel, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Penangkapan ini diduga terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar tersebut. “Benar ada kegiatan tangkap tangan oleh tim KPK. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan,” ujarnya. Fitroh menambahkan bahwa pihak KPK belum merinci barang bukti maupun konstruksi perkara, mengingat proses penyidikan masih berjalan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT ini.
Selain Immanuel Ebenezer, KPK juga mengamankan sedikitnya sembilan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sumber internal menyebutkan bahwa pemeriksaan mencakup keterangan terkait aliran dana, dokumen sertifikasi K3, serta bukti komunikasi antara Noel dengan pihak-pihak terkait pemerasan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Immanuel Ebenezer tercatat memiliki harta senilai Rp17,62 miliar. Kekayaan tersebut mencakup aset tanah dan bangunan senilai Rp12,15 miliar yang tersebar di Depok dan Bogor, kendaraan bermotor senilai Rp3,34 miliar termasuk Toyota Land Cruiser 2023, serta kas dan harta bergerak lainnya. Harta ini akan menjadi salah satu fokus penyidik KPK untuk menelusuri potensi ketidaksesuaian dengan sumber penghasilan resmi.
Jejak karier dan kontroversi politik Noel turut menjadi sorotan publik. Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, ia dikenal luas sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019 sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra. Pada Juni 2021, ia sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia, namun dicopot pada 2022 setelah menjadi saksi meringankan dalam kasus terorisme Munarman.
Selain kiprahnya di bidang politik, Noel juga beberapa kali menuai kontroversi terkait pernyataan dan tindakannya. Ia pernah bersuara keras terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh Sritex, hingga polemik seputar peran HRD di perusahaan. Terbaru, ia memberikan komentar menanggapi penggeledahan KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, yang kemudian memicu perbincangan publik mengenai integritas pejabat pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, status hukum Immanuel Ebenezer masih menunggu keputusan resmi dari KPK. Publik dan pengamat politik menanti apakah ia akan ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, atau dilepaskan. Kasus ini juga menjadi sorotan mengingat posisi Noel sebagai pejabat aktif di pemerintahan serta keterkaitannya dengan Partai Gerindra. Reaksi dari Istana Negara dan partai politik kemungkinan akan berperan penting dalam menentukan arah kasus ini ke depan.
Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengurusan sertifikasi serta jabatan publik. Dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah tentu berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.***
