Oleh M. Iqbal Farochi, Mahasiswa Magister UNJ
PANTAU CRIME– Drama hukum di Indonesia kembali membuat publik tercengang. Kasus dugaan korupsi dana Csr Bank Indonesia (Bi) dan Ojk kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena nominalnya yang fantastis, tetapi juga karena cara “pertunjukan” hukum yang berjalan seolah sudah diatur skripnya. Alur cerita lengkap dengan pemeran utama yang masih bebas berkeliaran ini membuat banyak pihak bertanya-tanya: Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas dana rakyat ini?
Tersangka kasus ini, anggota Dpr Ri Komisi Xi Satori dan Heri Gunawan, hingga kini belum ditahan. Publik mempertanyakan logika di balik penanganan kasus ini. Bagaimana mungkin dana puluhan miliar rupiah dari lembaga keuangan sekelas Bi dan Ojk bisa dicairkan dan digunakan tanpa pengawasan ketat, sementara penegak hukum tampak menunggu momentum tertentu untuk bertindak?
Panggung Komisi Xi Dpr Ri menjadi pusat perhatian. Meski dana Csr seharusnya disalurkan melalui mekanisme kolektif, hanya dua orang yang menjadi tersangka. Anggota komisi lainnya tetap “malaikat” yang menolak godaan dana berkah, seolah memperlihatkan integritas yang kokoh di tengah badai skandal. Publik pun dibuat heran dengan seleksi “strategis” ini, yang tampak lebih memperhatikan timing politik dibanding penegakan hukum yang adil.
Proses pemeriksaan yang berjalan lambat dan selektif ini dinilai publik bukan sekadar ketidaktepatan, melainkan strategi. Ada dugaan penegak hukum menunggu waktu yang tepat, entah pasca reses, menjelang Pilkada, atau saat situasi politik lebih stabil, untuk memeriksa anggota Dpr lainnya. Sementara itu, dua tersangka utama menjadi sorotan kamera, menampilkan drama hukum yang terlihat “ramah” bagi elite politik.
Yang menarik, kasus ini memperlihatkan dinamika hubungan legislatif dan regulator. Gubernur Bi dan pejabat Ojk tetap terlihat terhormat, seolah urusan dana puluhan miliar hanyalah “receh” yang bisa diatur oleh mekanisme internal, tanpa mengganggu stabilitas lembaga. Publik menilai ada semacam “gotong royong” elit di balik layar yang menjaga keharmonisan sambil tetap mengamankan kepentingan pribadi.
Dari perspektif masyarakat, kasus Csr ini mengajarkan bahwa korupsi di Indonesia kini seperti seni pertunjukan: Penegak hukum, pejabat negara, dan anggota legislatif menjalankan peran masing-masing, sementara dana rakyat menjadi “pelumas” hubungan antar elit. Bukan sekadar penyalahgunaan, tetapi drama kompleks yang mencerminkan bagaimana kekuasaan, uang, dan integritas berjalan berdampingan dalam bingkai politik nasional.
Selain itu, skandal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana publik. Bagaimana mekanisme audit internal dan eksternal bisa berjalan jika pejabat yang terlibat masih berkeliaran bebas? Apakah pengawasan di lembaga seperti Bi dan Ojk cukup efektif, ataukah ada celah yang sengaja dibiarkan untuk mempermudah aliran dana CSR ke pihak yang tidak berhak?
Publik dan penggiat anti korupsi tentu berharap sistem hukum tidak berhenti di panggung sandiwara ini. Penyelidikan yang menyeluruh dan transparan tetap dibutuhkan agar dana rakyat benar-benar terlindungi, dan konsep “berkah” dalam CSR tidak hanya menjadi jargon di atas kertas. Keseriusan aparat penegak hukum diuji, apakah mampu menembus drama politik dan elite networking yang sudah rapi diatur.***
