PANTAU CRIME-Reformasi hukum perdata nasional kembali mengemuka seiring tuntutan pembaruan sistem hukum yang dinilai tertinggal dari dinamika masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih menjadi rujukan utama dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan ekonomi digital, relasi sosial modern, dan prinsip keadilan kontemporer. Pemerintah dan DPR didorong mempercepat langkah agar hukum perdata tidak menjadi penghambat, melainkan penopang kepastian dan perlindungan hukum.
Apa yang terjadi? Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pembaruan hukum perdata menguat di kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Sengketa perdata yang semakin kompleks, mulai dari kontrak digital, perlindungan konsumen, hingga konflik keluarga lintas sistem hukum, memperlihatkan keterbatasan aturan lama. Perdebatan publik muncul terkait arah reformasi dan sejauh mana hukum nasional harus meninggalkan warisan kolonial.
Siapa yang terlibat? Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, dan komunitas hukum menjadi aktor utama. Akademisi dan organisasi profesi menyumbang naskah akademik dan kritik. Masyarakat luas, sebagai pencari keadilan, menjadi pihak yang paling terdampak oleh berhasil atau tidaknya reformasi. Dunia usaha juga berkepentingan terhadap kepastian kontrak dan penyelesaian sengketa.
Di mana dan kapan reformasi ini dibahas? Diskursus reformasi hukum perdata berlangsung di ruang legislasi, kampus, forum profesi, hingga pengadilan. Momentum menguat pascareformasi dan kembali relevan ketika Undang-Undang Cipta Kerja serta regulasi ekonomi digital menuntut harmonisasi. Kini, pembahasan diarahkan pada kodifikasi dan unifikasi hukum perdata nasional.
Mengapa reformasi diperlukan? Pertama, KUH Perdata yang berlaku berasal dari Burgerlijk Wetboek peninggalan kolonial Belanda. Banyak konsepnya tidak lagi sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, perkembangan teknologi dan ekonomi melahirkan hubungan hukum baru yang belum terakomodasi. Ketiga, pluralisme hukum di Indonesia menuntut keseimbangan antara unifikasi dan penghormatan terhadap hukum adat serta agama.
Bagaimana arah reformasi hukum perdata nasional? Reformasi diarahkan pada pembentukan hukum perdata yang berkarakter Indonesia, responsif, dan berkeadilan. Pendekatannya tidak sekadar mengganti teks, tetapi menata ulang prinsip, struktur, dan mekanisme penegakan. Harmonisasi dengan hukum khusus dan putusan pengadilan menjadi bagian penting.
Secara definisi, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau badan hukum dengan orang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan privat. Definisi ini tercermin dalam Pasal 1 KUH Perdata yang mengatur subjek hukum dan hubungan keperdataan. Reformasi bertujuan memperbarui kaidah tersebut agar selaras dengan kebutuhan masa kini.
Syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata masih menjadi rujukan utama dalam praktik kontrak. Namun, penerapannya menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kontrak elektronik dan perjanjian baku. Reformasi diharapkan memperjelas makna kesepakatan dan kecakapan dalam konteks digital.
Dalam hukum keluarga dan waris, hukum perdata nasional juga bersinggungan dengan hukum agama dan adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Reformasi harus mampu menempatkan pengakuan ini dalam sistem perdata nasional tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.
Perlindungan terhadap pihak lemah menjadi isu sentral. Banyak sengketa perdata menunjukkan ketimpangan posisi tawar, terutama dalam kontrak konsumen dan hubungan kerja nonformal. Prinsip keadilan substantif perlu ditegaskan agar hukum perdata tidak hanya netral secara formal, tetapi juga melindungi kepentingan yang rentan.
Secara kritis, tantangan reformasi terletak pada konsistensi dan keberanian politik hukum. Kodifikasi ulang berisiko menimbulkan resistensi jika tidak disertai transisi yang jelas. Di sisi lain, tambal sulam melalui undang-undang sektoral berpotensi memperparah fragmentasi. Pilihan kebijakan harus mempertimbangkan kepastian jangka panjang.
Peran peradilan tidak kalah penting. Putusan hakim selama ini berfungsi menafsirkan dan mengisi kekosongan hukum perdata. Reformasi idealnya mengakomodasi yurisprudensi progresif agar tidak terputus dari praktik. Dengan demikian, hukum tertulis dan hukum yang hidup dapat berjalan seiring.
Ke depan, reformasi hukum perdata nasional diharapkan menjadi fondasi sistem hukum yang modern dan berkeadilan. Keberhasilannya diukur bukan dari cepatnya pengesahan, melainkan dari kemampuan hukum menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa reformasi yang komprehensif, hukum perdata berisiko tertinggal dan kehilangan relevansi***
