PANTAU CRIME– Menyusul instruksi tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI usai rapat koordinasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu (30/8/2025), Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di provinsi ini untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta melaksanakan tindakan tegas dan proporsional terhadap segala bentuk aksi anarkis dan pelanggaran hukum yang muncul di wilayah Lampung.
Kapolri menekankan bahwa Polri bersama TNI akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan undang-undang untuk memulihkan keamanan nasional pasca aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Ia juga memastikan proses hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel terhadap tujuh personel Brimob yang terlibat dalam insiden tragis yang menewaskan pengemudi ojek online.
Merespons arahan tersebut, Kapolda Lampung menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Saya menginstruksikan seluruh jajaran Polda Lampung, mulai dari tingkat Polres hingga Polsek, untuk melaksanakan perintah Kapolri dengan penuh tanggung jawab. Setiap aksi yang melampaui batas penyampaian pendapat, yang bersifat anarkis, merusak, atau mengganggu ketertiban umum, akan kita tindak tegas dan proporsional sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Irjen Pol Helmy Santika.
Kapolda menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati, tetapi harus dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. “Kami menghormati hak menyampaikan pendapat, tetapi tindakan yang mengarah pada pengrusakan, pembakaran, ataupun penyerangan bukanlah bentuk demonstrasi yang sah. Itu adalah tindak pidana dan akan kami tindak tegas,” imbuhnya.
Selain penegakan hukum, Kapolda Lampung juga menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif. Polda Lampung memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, untuk menenangkan situasi serta mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan. “Kita harus bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan damai di seluruh wilayah Lampung,” ujar Kapolda.
Dalam hal penegakan hukum, Kapolda menjamin proses yang transparan dan cepat. “Kami berkomitmen menindak tegas siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pedoman utama setiap anggota dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.
Sejalan dengan arahan ini, Dr. Muhtadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, bagian hukum tata negara, menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi peserta demonstrasi. “Menyampaikan aspirasi adalah hak yang dijamin undang-undang, tetapi undang-undang juga mengatur cara penyampaian aspirasi tersebut. Demonstrasi tidak boleh merugikan masyarakat luas, merusak fasilitas umum, atau menimbulkan tindak pidana,” jelasnya.
Dr. Muhtadi menambahkan bahwa apabila terdapat tindakan yang berdampak pada kepentingan umum, seperti perusakan atau kekerasan terhadap orang lain, aparat kepolisian berhak melakukan tindakan tegas sesuai prosedur dan undang-undang. “Antara aparat dan masyarakat, termasuk mahasiswa, harus saling melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Tindakan aparat yang terukur merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap keselamatan warga,” tambahnya.
Polda Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh tindakan yang bersifat anarkis dan melanggar hukum. Semua pihak diingatkan untuk mengedepankan kepentingan sosial, menyelesaikan masalah melalui jalur hukum, serta menjaga situasi tetap kondusif. Kapolda menekankan bahwa keamanan dan ketertiban publik adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat diharapkan aktif berperan dalam mencegah kekacauan serta menjaga suasana damai di wilayah Lampung.***
