PANTAU CRIME— Isu keadilan ekonomi kembali menjadi sorotan dalam Seminar Nasional bertajuk “Keadilan dalam Tata Niaga Singkong: Aspek Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Tata Niaga Harga Singkong di Lampung”, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) di Auditorium Fakultas Hukum Unila, Sabtu (26/7/2025).
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, hadir sebagai narasumber utama dan menyampaikan pandangan tajam terkait pentingnya penegakan hukum dalam tata niaga komoditas singkong, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi petani di Lampung.
“Singkong bukan sekadar komoditas. Ini adalah sumber hidup bagi ribuan keluarga petani. Karena itu, keadilan dalam tata niaganya adalah harga mati,” tegas Irjen Pol. Helmy Santika.
Dalam paparannya, Kapolda mengapresiasi inisiatif mahasiswa Unila yang telah mengangkat isu strategis ini. Ia menyebut permainan harga, praktik monopoli, dan penyelewengan distribusi sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diberantas.
“Kami dari kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas oknum yang merugikan petani. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan sosial,” ujarnya.
Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha—untuk membangun sistem tata niaga yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Seminar yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, asosiasi petani, hingga pelaku usaha pertanian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki ekosistem distribusi dan harga singkong di Lampung.
Kehadiran Kapolda sebagai narasumber dinilai sebagai langkah progresif yang menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan hanya urusan petani dan dinas teknis, tapi juga bagian dari prioritas penegakan hukum demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga untuk menjamin keadilan bagi rakyat kecil—termasuk petani singkong di Bumi Ruwa Jurai,” pungkas Helmy.***
