PANTAU CRIME– kembali mencuat di berbagai daerah, menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah, pengembang swasta, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir. Proyek mangkrak, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hingga mutu bangunan yang tidak sesuai spesifikasi menjadi pola berulang yang memicu sengketa hukum dan memperlambat pembangunan.
Wanprestasi kontraktor adalah kondisi ketika pihak pelaksana pekerjaan konstruksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak kerja. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang.
Fenomena ini terlihat dalam sejumlah proyek infrastruktur jalan, gedung layanan publik, hingga perumahan. Di beberapa daerah, proyek yang seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran justru molor hingga dua atau tiga tahun. Akibatnya, anggaran membengkak, fungsi layanan publik tertunda, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia jasa konstruksi menurun.
Dari sisi siapa yang terlibat, wanprestasi umumnya terjadi antara kontraktor sebagai pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah daerah sering berada pada posisi sulit karena proyek yang mangkrak berpotensi menimbulkan temuan audit, sementara kontraktor berdalih keterlambatan disebabkan faktor cuaca, perubahan desain, atau keterlambatan pembayaran.
Dari sisi waktu, kasus wanprestasi biasanya terdeteksi pada fase tengah atau akhir proyek, ketika progres fisik tidak sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kontrak. Namun, tidak sedikit pula wanprestasi yang baru terungkap setelah proyek diserahterimakan, misalnya ketika bangunan cepat rusak atau tidak memenuhi standar keselamatan.
Secara hukum, dasar pengaturan wanprestasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi, menimbulkan kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Sementara Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.
Lebih lanjut, Pasal 1267 KUHPerdata memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih: memaksa pelaksanaan perjanjian, meminta pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi. Dalam konteks kontraktor, pasal ini menjadi dasar bagi pengguna jasa untuk memutus kontrak dan menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan atau kegagalan pekerjaan.
Mengapa wanprestasi kontraktor terus berulang? Sejumlah pengamat menilai masalah ini tidak hanya soal itikad buruk, tetapi juga lemahnya perencanaan dan pengawasan. Banyak kontrak disusun dengan perhitungan teknis dan finansial yang kurang matang. Di sisi lain, proses tender yang terlalu menitikberatkan pada harga terendah kerap mengorbankan kualitas dan kapasitas kontraktor.
Pengawasan lapangan yang tidak konsisten turut memperparah situasi. Ketika deviasi dari rencana kerja tidak segera dikoreksi, masalah kecil berkembang menjadi kegagalan proyek. Dalam beberapa kasus, sanksi administratif atau denda keterlambatan tidak dijalankan secara tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Dampak wanprestasi kontraktor tidak berhenti pada kerugian finansial. Proyek infrastruktur yang mangkrak menghambat mobilitas, menurunkan kualitas layanan publik, dan dalam kasus tertentu membahayakan keselamatan masyarakat. Bagi sektor swasta, wanprestasi dapat merusak reputasi pengembang dan menurunkan minat investasi.
Upaya penyelesaian sengketa umumnya ditempuh melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam kontrak. Namun, ketika jalur non-litigasi buntu, gugatan perdata di pengadilan menjadi pilihan terakhir. Proses ini memakan waktu dan biaya, sehingga sering kali tidak sebanding dengan nilai proyek, terutama bagi pengguna jasa berskala kecil.
Ke depan, pencegahan wanprestasi kontraktor perlu dilakukan sejak tahap awal. Penyusunan kontrak yang jelas dan rinci, termasuk klausul sanksi, jaminan pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, menjadi kunci. Selain itu, seleksi kontraktor harus mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas teknis, bukan semata harga penawaran.
Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tata kelola proyek yang lebih baik, wanprestasi kontraktor tidak semestinya menjadi cerita berulang dalam pembangunan nasional. Kepastian hukum dan profesionalisme menjadi fondasi agar kontrak tidak hanya sah di atas kertas, tetapi juga terlaksana di lapangan.
Meta description: Fenomena wanprestasi kontraktor kembali marak. Artikel ini mengulas definisi hukum, pasal KUHPerdata terkait, dampak, dan upaya pencegahan secara kritis dan informatif.****
