Harmonisasi Hukum Regional

PANTAUCRIME-Di tengah dunia yang semakin terhubung, batas negara terasa kian tipis. Aktivitas bekerja, belajar, berbisnis, hingga berwisata lintas negara menjadi hal biasa. Dalam konteks inilah harmonisasi hukum regional memegang peran penting agar interaksi antarnegara berjalan adil, aman, dan saling menguntungkan. Istilah ini memang terdengar formal. Namun, dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat… Continue reading Harmonisasi Hukum Regional

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

PANTAUCRIME-Asas legalitas kerap disebut sebagai jantung hukum pidana. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tanpa asas ini, hukum pidana berisiko berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas dirumuskan dalam adagium nullum delictum nulla… Continue reading Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Deregulasi dan Kepastian Hukum

PANTAU CRIME-Upaya deregulasi digadang sebagai solusi atas tumpang tindih aturan. Namun, bagaimana memastikan deregulasi justru memperkuat kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik? Deregulasi kembali menjadi kata kunci dalam agenda pembenahan hukum dan birokrasi. Pemerintah mendorong pengurangan aturan yang dinilai berlebihan, rumit, dan menghambat pelayanan publik maupun investasi. Namun di balik semangat penyederhanaan, muncul pertanyaan… Continue reading Deregulasi dan Kepastian Hukum

Overregulasi dan Dampaknya

PANTAU CRIME-Terlalu banyak aturan justru dapat melemahkan kepastian hukum. Fenomena overregulasi menimbulkan biaya tinggi, tumpang tindih kewenangan, dan menghambat pelayanan publik. Fenomena overregulasi kembali menjadi sorotan seiring keluhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap rumitnya aturan. Alih-alih menghadirkan kepastian, banyaknya regulasi justru memunculkan kebingungan, memperlambat pelayanan, dan membuka ruang tafsir yang beragam. Isu ini bukan… Continue reading Overregulasi dan Dampaknya

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

PANTAU CRIME-Tumpang tindih aturan masih menjadi masalah klasik hukum Indonesia. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi kunci kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik Upaya membenahi sistem hukum nasional kembali mengemuka seiring banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih. Dari pusat hingga daerah, regulasi kerap berjalan sendiri-sendiri dan memicu kebingungan di tingkat pelaksana maupun masyarakat. Dalam konteks itulah… Continue reading Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Peran Notaris dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata

PANTAU CRIME- Peran notaris kembali menjadi sorotan publik seiring meningkatnya sengketa perdata terkait kepemilikan aset, warisan, dan perjanjian bisnis. Kehadiran mereka penting karena dapat menjamin keabsahan dokumen, mencegah konflik, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Klarifikasi Peristiwa Beberapa sengketa perdata baru-baru ini menyoroti perlunya verifikasi dokumen yang kuat dan profesional. Notaris berfungsi sebagai pihak netral… Continue reading Peran Notaris dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata

Putusan Perdata yang Sulit Dieksekusi di Indonesia

PANTAU CRIME- Banyak putusan perdata sering menghadapi kendala saat dieksekusi, membuat hak pihak pemenang tertunda. Kondisi ini penting bagi publik karena berdampak pada kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Faktor Penyebab Kendala Eksekusi Sulitnya eksekusi putusan perdata biasanya disebabkan oleh keberatan pihak yang kalah, aset yang sulit ditemukan, atau prosedur hukum yang… Continue reading Putusan Perdata yang Sulit Dieksekusi di Indonesia

Dekatkan Layanan, Kantor Pertanahan Pringsewu Serahkan Sertipikat Langsung ke Masyarakat Lewat Program SAYANG

PANTAU CRIME– Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melaksanakan program inovatif SAYANG (Sertipikatnya Datang). Program ini bertujuan mempermudah warga dalam mendapatkan sertipikat hak atas tanah tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Penyerahan langsung dilakukan di Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Jumat (19/9/2025), menghadirkan suasana bahagia bagi warga… Continue reading Dekatkan Layanan, Kantor Pertanahan Pringsewu Serahkan Sertipikat Langsung ke Masyarakat Lewat Program SAYANG