PANTAU CRIME– Fakta baru terungkap dalam sidang pembuktian perkara proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2022 di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (14/4/2026).
Dalam persidangan, saksi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pesawaran mengungkap sejumlah kejanggalan terkait pelaksanaan proyek bernilai Rp8,27 miliar tersebut.
Eks Kepala Dinas Perkim Pesawaran, Firman Rusli, menyampaikan bahwa proyek SPAM yang seharusnya menyediakan air bersih bagi masyarakat justru tidak berjalan sesuai rencana.
Ia mengungkapkan bahwa warga Kedondong sempat mengeluhkan tidak mengalirnya air, meski proyek telah dilaksanakan.
“Warga Kedondong sempat melapor kepada saya karena air belum juga mengalir. Saya sampaikan bahwa proyek sudah dialihkan ke Dinas PU,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Firman menegaskan bahwa secara struktural, tanggung jawab teknis berada pada kepala dinas, sementara kepala daerah memiliki tanggung jawab secara umum. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pengalihan proyek dari Dinas Perkim ke Dinas Pekerjaan Umum.
Menurutnya, pengalihan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena proyek memiliki ketentuan khusus dari kementerian yang melarang perubahan dari perencanaan awal.
“Dalam aturan dari kementerian, pelaksanaan proyek tidak boleh berubah dari perencanaan yang sudah disepakati,” jelasnya.
Fakta lain yang mencuat dalam persidangan adalah adanya pemberian uang sebesar Rp50 juta dari Kepala Dinas PU Pesawaran, Zainal Fikri, kepada Firman Rusli.
Firman mengaku tidak memahami maksud pemberian tersebut, namun menyebut uang diberikan dalam bentuk amplop.
“Sepertinya untuk meminta bantuan, tapi saya juga tidak mengerti. Dari awal sudah memberikan amplop,” katanya.
Sementara itu, Kasubag Perkim Pesawaran, Adi Naoura, menyebut bahwa pengalihan proyek berasal dari keputusan yang disampaikan melalui Bappeda Pesawaran. Hal ini membuat seluruh dokumen perencanaan dialihkan ke Dinas PU.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Dinas Perkim, Erdi Sidarta, yang memastikan dokumen proyek telah diserahkan kepada Dinas PU.
Dari rangkaian kesaksian tersebut, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan proyek, termasuk dugaan aliran dana dan pengalihan kewenangan yang tidak sesuai prosedur.
Kasus ini juga menyeret nama Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, serta membuka kemungkinan pengembangan ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang turut dikaitkan dengan Nanda Indira.
Sebelumnya, pihak kejaksaan telah melakukan pemeriksaan dan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara ini.
Proses persidangan masih berlangsung dan diperkirakan akan mengungkap fakta-fakta baru dalam pengelolaan proyek SPAM tersebut.***
