PANTAU CRIME-Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perhatian publik kerap terfokus pada pelaku kejahatan dan ancaman hukumannya. Namun, di balik setiap perkara pidana, terdapat korban yang hak-haknya harus diakui dan dilindungi negara. Pembahasan mengenai hak korban dan sanksi pelaku menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum pidana bekerja tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keadilan… Continue reading Hak Korban dan Sanksi Pelaku
Author: Melda
Soroti Narasi Seksis dan Vulgar, AJI Bandar Lampung Desak Media Berbenah
PANTAU CRIME- Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung menyoroti pemberitaan sejumlah akun media terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Lampung Selatan. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Namun, berdasarkan pemantauan AJI Bandar Lampung, penyajian konten dan penulisan berita dinilai belum mempedomani prinsip pemberitaan ramah… Continue reading Soroti Narasi Seksis dan Vulgar, AJI Bandar Lampung Desak Media Berbenah
Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Proses Hukum di Indonesia
Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hampir setiap tahun, kasus baru terungkap dengan pelaku dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat publik hingga pihak swasta. Di tengah situasi tersebut, pemahaman masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dan bagaimana proses hukumnya menjadi penting agar publik tidak hanya… Continue reading Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Proses Hukum di Indonesia
Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Proses Hukum di Indonesia
PANTAU CRIME-Korupsi masih menjadi salah satu persoalan hukum dan tata kelola paling serius di Indonesia. Meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan, praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok terus muncul dalam berbagai bentuk dan sektor. Pemahaman publik mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi serta bagaimana proses hukum menanganinya menjadi penting agar… Continue reading Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Proses Hukum di Indonesia
DPC GMNI Metro Tegaskan Stabilitas Organisasi di Tengah Dinamika Internal
PANTAU CRIME- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Metro menanggapi klaim pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercablub) yang belakangan beredar di internal organisasi. DPC GMNI Kota Metro menegaskan bahwa forum tersebut merupakan kegiatan yang dinilai ilegal, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi berdasarkan AD/ART GMNI. Menurut DPC GMNI Kota Metro, setiap pelaksanaan Konfercablub wajib… Continue reading DPC GMNI Metro Tegaskan Stabilitas Organisasi di Tengah Dinamika Internal
Hukum Publik: Perlindungan Hak Warga dari Kebijakan Negara
Pantau Cerim_Kebijakan negara kerap hadir dalam bentuk aturan, keputusan, dan tindakan administratif yang langsung menyentuh kehidupan warga. Dari penetapan tarif, perizinan, hingga penegakan sanksi, relasi antara negara dan warga selalu diwarnai kepentingan yang tidak jarang berseberangan. Di titik inilah hukum publik berfungsi sebagai instrumen perlindungan agar kekuasaan negara tidak berjalan tanpa batas. Apa yang dimaksud… Continue reading Hukum Publik: Perlindungan Hak Warga dari Kebijakan Negara
Bagaimana Cara Melaporkannya
PANTAU CRIME-Pelaporan tindak pelanggaran hukum kerap menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Banyak warga sebenarnya mengetahui adanya dugaan kejahatan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran administrasi, tetapi ragu melangkah karena tidak memahami prosedur, khawatir terhadap risiko, atau tidak tahu harus melapor ke mana. Padahal, laporan masyarakat merupakan salah satu pintu utama penegakan hukum di Indonesia. Secara umum,… Continue reading Bagaimana Cara Melaporkannya
LBH Soroti Generalisasi Motif Pelaku Begal dalam Pernyataan Aparat
PANTAU CRIME- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)–LBH Bandar Lampung menyoroti pernyataan Kapolda Lampung terkait instruksi “tembak di tempat” terhadap pelaku begal. Lembaga tersebut menilai pernyataan itu berpotensi melanggar prinsip due process of law serta membuka ruang terjadinya tindakan extrajudicial killing. Direktur YLBHI–LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan merupakan tindak… Continue reading LBH Soroti Generalisasi Motif Pelaku Begal dalam Pernyataan Aparat
Untitled
Pantau cerim_Keputusan pemerintah tidak selalu diterima tanpa persoalan. Dalam praktik administrasi negara, warga atau badan hukum kerap merasa dirugikan oleh keputusan pejabat publik, mulai dari pencabutan izin hingga penetapan sanksi administratif. Sistem hukum Indonesia menyediakan jalur legal untuk menggugat keputusan tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. yang dimaksud sengketa keputusan pemerintah? Secara hukum, sengketa ini… Continue reading Untitled
Hak dan Kewajiban Warga dalam Hukum Administrasi Publik
Hak dan Kewajiban Warga dalam Hukum Administrasi Publik Pantau cerim_Hubungan antara warga negara dan pemerintah tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktik pelayanan publik, warga kerap berhadapan dengan keputusan atau tindakan administratif yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Di sinilah Hukum Administrasi Publik berperan sebagai rambu yang mengatur hak dan kewajiban warga sekaligus membatasi kewenangan pemerintah… Continue reading Hak dan Kewajiban Warga dalam Hukum Administrasi Publik