PANTAU CRIME- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecam keras tindakan TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang melakukan pemasangan plang klaim sepihak di wilayah tiga kampung yakni Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu, Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, pada Jumat (1/5/2026). Dalam siaran persnya, LBH Bandar Lampung menilai tindakan tersebut sebagai bentuk klaim… Continue reading Pemasangan Plang Sepihak TNI AU Jadi Sorotan LBH Bandar Lampung
Tag: konflik agraria
Dari Bekri ke Padang Ratu, Ketimpangan Plasma Jadi Sorotan Publik
PANTAU CRIME- Ketegangan agraria mulai mengemuka di Kabupaten Lampung Tengah setelah audiensi antara warga kampung penyanggah dan manajemen PTPN IV Regional 7 pada Sabtu, 25 April 2026. Dalam pertemuan yang turut didampingi aparat setempat, pihak perusahaan mengklaim telah menjalankan amanah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Permentan Nomor 98 Tahun 2013.… Continue reading Dari Bekri ke Padang Ratu, Ketimpangan Plasma Jadi Sorotan Publik
Konflik Plasma Mengemuka, Warga Padang Ratu Tagih Hak
PANTAU CRIME- Di era yang serba transparan ini, rupanya masih ada saja akal-akalan korporasi untuk menutupi fakta di lapangan. Ratusan warga Kampung Padang Ratu dan Haduyang Ratu, Lampung Tengah, kini harus menelan pil pahit. Mereka dipaksa menjadi penonton miskin di atas tanah leluhurnya sendiri yang kini dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional… Continue reading Konflik Plasma Mengemuka, Warga Padang Ratu Tagih Hak
PTPN IV Disorot, Hak Plasma Warga Sekitar Dinilai Belum Jelas
PANTAU CRIME- Sekretaris Jenderal DPP Laskar Lampung Indonesia, Panji Padang Ratu, mempertanyakan komitmen PTPN IV Regional 7 Unit Padang Ratu dalam memenuhi kewajiban pemberian hak plasma kepada masyarakat sekitar perkebunan. Menurut Panji, kewajiban tersebut bukan sekadar kebijakan internal perusahaan, melainkan amanat yang telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 39… Continue reading PTPN IV Disorot, Hak Plasma Warga Sekitar Dinilai Belum Jelas