Deregulasi dan Kepastian Hukum

  PANTAU CRIME-Upaya deregulasi digadang sebagai solusi atas tumpang tindih aturan. Namun, bagaimana memastikan deregulasi justru memperkuat kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik? Deregulasi kembali menjadi kata kunci dalam agenda pembenahan hukum dan birokrasi. Pemerintah mendorong pengurangan aturan yang dinilai berlebihan, rumit, dan menghambat pelayanan publik maupun investasi. Namun di balik semangat penyederhanaan, muncul pertanyaan… Continue reading Deregulasi dan Kepastian Hukum

Overregulasi dan Dampaknya

  PANTAU CRIME-Terlalu banyak aturan justru dapat melemahkan kepastian hukum. Fenomena overregulasi menimbulkan biaya tinggi, tumpang tindih kewenangan, dan menghambat pelayanan publik. Fenomena overregulasi kembali menjadi sorotan seiring keluhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap rumitnya aturan. Alih-alih menghadirkan kepastian, banyaknya regulasi justru memunculkan kebingungan, memperlambat pelayanan, dan membuka ruang tafsir yang beragam. Isu ini bukan… Continue reading Overregulasi dan Dampaknya

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

  PANTAU CRIME-Tumpang tindih aturan masih menjadi masalah klasik hukum Indonesia. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi kunci kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik Upaya membenahi sistem hukum nasional kembali mengemuka seiring banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih. Dari pusat hingga daerah, regulasi kerap berjalan sendiri-sendiri dan memicu kebingungan di tingkat pelaksana maupun masyarakat. Dalam konteks itulah… Continue reading Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan