PANTAUCRIME-Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak emosional, tetapi juga membawa konsekuensi hukum serius bagi para pihak. Banyak pasangan menganggap proses perceraian selalu rumit, mahal, dan memakan waktu. Padahal, dengan memahami prosedur hukum yang tepat, perceraian dapat diurus secara tertib dan relatif sederhana sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Apa yang dimaksud perceraian menurut hukum?
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Siapa yang dapat mengajukan perceraian dan mengapa?
Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri dengan alasan-alasan yang dibenarkan hukum. Alasan tersebut antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga, atau sebab lain yang membuat tujuan perkawinan tidak tercapai. Dasar hukum alasan perceraian tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim.
Di mana perceraian diajukan?
Bagi pasangan beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk pasangan non-Muslim, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Kompetensi relatif ditentukan berdasarkan domisili tergugat, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.
Kapan perceraian bisa diurus tanpa ribet?
Perceraian relatif lebih sederhana jika dilakukan secara sepakat dan tidak mempersoalkan hal-hal turunan secara berlarut-larut. Perceraian tanpa konflik berkepanjangan biasanya terjadi ketika para pihak sudah sepakat terkait harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban pasca-cerai. Kesepakatan ini sangat membantu mempercepat proses persidangan.
Bagaimana langkah hukum mengurus perceraian secara praktis?
Langkah pertama adalah menyiapkan dokumen. Dokumen utama meliputi buku nikah atau akta perkawinan, kartu identitas, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lain bila ada sengketa harta atau anak. Kelengkapan dokumen meminimalkan penundaan persidangan.
Langkah kedua, menentukan jenis perkara. Dalam Pengadilan Agama dikenal istilah cerai talak, diajukan oleh suami, dan cerai gugat, diajukan oleh istri. Penentuan ini penting karena berpengaruh pada alur dan tahapan persidangan.
Langkah ketiga, mendaftarkan perkara ke pengadilan. Pendaftaran dapat dilakukan langsung di kepaniteraan atau melalui sistem e-Court Mahkamah Agung. Pemanfaatan e-Court membuat proses lebih efisien karena pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan sidang dapat dilakukan secara elektronik.
Langkah keempat, mengikuti proses mediasi. Mediasi bersifat wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil, perceraian dapat dibatalkan atau diselesaikan dengan kesepakatan tertentu. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.
Langkah kelima, menjalani persidangan. Dalam persidangan, hakim memeriksa alasan perceraian, mendengarkan keterangan para pihak, dan menilai alat bukti. Jika tidak ada sengketa kompleks, jumlah sidang biasanya terbatas dan putusan dapat dijatuhkan lebih cepat.
Langkah keenam, putusan dan pencatatan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, perceraian wajib dicatatkan. Bagi Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahap ini penting agar status hukum para pihak jelas di mata negara.
Bagaimana dengan harta bersama dan anak?
Harta bersama pada prinsipnya dibagi secara adil, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan semata keinginan orang tua. Pengaturan ini dapat disepakati bersama atau diputuskan hakim bila terjadi sengketa.
Mengapa pendampingan hukum tetap penting?
Meski dapat diurus sendiri, pendampingan advokat membantu memastikan hak-hak hukum tidak terabaikan, terutama terkait nafkah, pembagian harta, dan hak anak. Pendampingan juga berguna bila salah satu pihak tidak kooperatif.
Kesimpulan
Perceraian tanpa ribet bukan berarti tanpa aturan, melainkan melalui prosedur hukum yang tepat dan tertib. Dengan dokumen lengkap, kesepakatan yang jelas, serta pemanfaatan layanan peradilan modern, perceraian dapat diselesaikan secara lebih cepat dan bermartabat. Kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya***
