PANTAU CRIME– Dugaan praktik oplos BBM jenis Pertamax oleh oknum pejabat Pertamina mendapat reaksi keras dari Forum Muda Lampung (FML) JABODETABEK. Ketua Umum FML, Arfan ABP, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke ranah hukum.
“Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tapi pengkhianatan terhadap rakyat. Ini adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat luas,” ujar Arfan, Rabu (26/2/2025).
Merugikan Konsumen dan Negara
Menurut Arfan, praktik oplos BBM ini membahayakan konsumen karena menurunkan kualitas bahan bakar dan berpotensi merusak mesin kendaraan. Selain itu, skandal ini juga merugikan negara dalam jumlah besar akibat manipulasi harga dan distribusi BBM.
“Masyarakat membayar harga premium, tapi justru mendapat BBM berkualitas rendah yang bisa merusak kendaraan mereka. Ini adalah bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas,” lanjutnya.
Desak Reformasi Pengawasan Pertamina
FML menilai lemahnya pengawasan internal di Pertamina menjadi celah bagi oknum nakal untuk menjalankan praktik curang ini. Oleh karena itu, mereka mendorong reformasi total dalam sistem distribusi dan pengawasan BBM.
“Harus ada pengawasan berbasis digital yang transparan, agar tidak ada lagi ruang bagi mafia energi bermain di sektor vital seperti ini,” kata Arfan.
FML Akan Terus Mengawal Kasus Ini
Sebagai bentuk kepedulian, FML berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga para pelaku diadili dan sistem pengawasan diperbaiki. Mereka juga siap menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan energi yang bersih dan transparan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, karena ini bukan hanya soal BBM, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN,” tegas Arfan.
Kini, publik menanti langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas skandal ini. Jika dibiarkan, praktik curang seperti ini berpotensi terus merugikan rakyat dan mencoreng kredibilitas pengelolaan energi nasional.***
